TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, beberapa langkah perlindungan konsumen yang dilakukan Kementerian Perdagangan dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri.
“Dalam semangat perlindungan konsumen, saat ini kita telah memiliki Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kripto yang dipersiapkan untuk menghindari kerugian bagi konsumen,” kata Zulhas dalam pidatonya di Aula Kementerian Perdagangan di Gedung Kementerian Perdagangan. acara puncak. Hari Konsumen Nasional 24 April 2024.
Ia juga mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 25 Tahun 2022. “Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas yang diputuskan oleh Presiden dan semula diputuskan untuk produk atau barang impor. Pasang batasnya menjadi batasan,” dia berkata.
Tadi Zulhas bilang penjualan. On line Bisa dilakukan langsung ke Indonesia tanpa pengawasan ketat dari luar negeri. Hal ini merugikan pelaku usaha dalam negeri karena barang luar negeri tidak memiliki BPOM namun dapat didistribusikan secara bebas.
“Yang penanggung jawab pengendaliannya ada di Kementerian Perdagangan, itu sangat sulit. Jadi diputuskan untuk mengontrol. Pasang batasnya tidak lagi batasan Di bea cukai,
Bebasnya pergerakan barang luar negeri mengganggu industri dan konsumen dalam negeri karena tidak jelas apakah bahan bakunya aman atau berbahaya. “Perlakuannya tidak adil.
Zulhas pun angkat suara soal pro kontra barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Mas.
iklan
“Penjelasannya agak membingungkan terkait bagasi PMI. “Presiden sudah memutuskan sebesar 1.500 dolar AS untuk satu tahun,” ujarnya.
Terakhir, PMI diperbolehkan mengimpor 3 kali lipat dari harga maksimal US$500. Keputusan ini telah dibahas dan disetujui oleh berbagai badan. Pembatasan ini untuk memperhitungkan kejadian layanan kepercayaan (JSTIP) yang disebut-sebut berdampak pada UMKM. Selain PMI, masyarakat hanya diperbolehkan membeli 2 pasang barang.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Essie Karim Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 berada di bawah pengawasan Ditjen Perdagangan Luar Negeri untuk melindungi industri dalam negeri.
Harapannya dengan ini (Permendag Nomor 36) produk dalam negeri bisa dikembangkan lagi, ujarnya.
Pilihan Editor: Syarat IPK 3,5 KAI untuk Rekrutmen Management Trainee, Gaji 25-35 juta jika sudah Manager
Quoted From Many Source
