Tagar Prabowo-Gibran yang diposting Koalisi Pemilu Bersih di akun X Kementerian Pertahanan merupakan pidana pelanggaran nilai.

Uncategorized374 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Viral di media sosial dari akun resmi X Kementerian Pertahanan atau sekitar Twitter Kementerian Pertahanan Berisi tweet dengan hashtag Prabowo-Gibran 2024. Menyikapi hal ini, penggunaan akun media sosial resmi kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 dari Persatuan Masyarakat untuk Pemilu Bersih bukan satu-satunya pelanggaran. Pilihan atau moralitas.

Jelas harus digolongkan sebagai tindak pidana, kata Julius Hebrew, anggota koalisi, dalam keterangannya melalui email, Selasa, 23 Januari 2024. Julius mengatakan pelanggaran itu bisa merujuk pada Pasal 280. Bagian 4 UU Pemilu Persimpangan Pasal 72 Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2023.

Sebelumnya, akun Kemhan X @Kemhan_ri. Akun tersebut men-tweet postingan berisi hashtag atau #PrabowoGibran pada pukul 10.25 WIB, 21 Januari 2024, disertai foto kediamannya. Namun, tweet tersebut kini telah dihapus.

Dalam aturan tersebut, menurut Julius, peserta atau kelompok kampanye tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas pemerintah. Tanda Pengenal Kementerian Pertahanan X merupakan lembaga pemerintah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Itu berasal dari pajak masyarakat.

Ketua Pengurus Nasional Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), jika tindak pidana salib tidak tercantum dalam Pasal 280 Pasal 1 UU Pemilu, maka bisa dikatakan satu. Suatu tindak pidana tersendiri. “Itu masuk kategori korupsi,” ujarnya.

Pasalnya, rekening di Kementerian Pertahanan digunakan untuk kepentingan pribadi, meski didukung oleh pemerintah di Kementerian Pertahanan. “Seharusnya itu digolongkan sebagai tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya pada level rendah saja, ujarnya. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi harus bisa bertindak memastikan unggahan kampanye #PrabowoGibran berdasarkan perintah. “Karena tidak mungkin tanpa perintah. Operator media sosial tidak bisa bekerja tanpa perintah. Itu tidak mungkin,” ujarnya.

Baca Juga  Poltexos akan segera membuka pendaftaran mahasiswa baru, melihat program studi dan jadwalnya

iklan

Oleh karena itu, persoalan penggunaan akun resmi kementerian harus dipertimbangkan secara struktural. Sebab, menurut Julius, banyak anggota TNI di dinas yang dipimpin Prabowo. Protokol bahkan seluruh strategi kementerian masih menggunakan perspektif militer, ujarnya.

“Kita tahu Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang rinciannya “non-sipil”. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh Prabowo ini harus diusut secara tegas. diambil,” kata Julius.

Menurut Julius, kasus serupa ternyata banyak terjadi di Kementerian Pertahanan. Mereka memperingatkan bahwa ini adalah contoh buruk bagi demokrasi dan pemilu. Kita akan belajar ke depan, kita membiarkan pemilu yang curang, pemilu yang korup, kata Julius.

Diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Ketua Umum Gerindra adalah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Pilihan Editor: Hasim Asiari meminta kasus 5 anggota KPU Kepulauan Aru yang diduga korupsi menjadi pembelajaran.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *