Sidang Umum DPR Pertama Hari Ini Usai Pemilu 2024, Hak Minta Siap Bubar?

Uncategorized157 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang melakukan Sidang pleno Sidang keempat abad 2023-2024 diadakan pada hari ini, Selasa, 5 Maret 2024. Agendanya adalah rapat paripurna pertama Partai Rakyat Demokrat pasca Pemilu 2024.

Berdasarkan surat undangan resmi DPR yang dikeluarkan pada Senin, 4 Maret 2024, sidang digelar di Ruang Paripurna //Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa pukul 09.30.

Paripurna pembuka kali ini memiliki dua agenda, yakni pidato Ketua PDP Puan Maharani, serta pergantian sementara anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Sebelumnya, DPR telah menjalani reses selama sebulan terhitung sejak Rabu, 7 Februari 2024.

Kuorum ini mungkin merupakan titik awal untuk pelayanan terencana. Hak untuk bertanya Pidatonya bertujuan mengusut dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Usulan ini datang dari calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan didukung calon presiden nomor urut 01 Anis Basedan. Wacana hak meminta terus didorong dalam beberapa hal:

1. Menunggu masa percobaan

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 Mahfud Md mengatakan, proses penyelidikan menunggu sidang DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu 2024. Mereka menilai dorongan dari partai pendukung Partai Rakyat Demokratik lebih kuat.

“ini Tegas (Sebenarnya, tunggu saja sidang DPR. Tentu saja pompanya semakin meningkat. TIDAK Akan runtuh, kata Mahfoud, dikutip dalam keterangan tertanggal Sabtu 2 Maret 2024.

Saat ini DPD sedang menjalani masa libur atau musim bagi anggotanya untuk bekerja di luar parlemen. Liburan berakhir pada Selasa 5 Maret 2024.

Dia membantah persoalan hak bertanya Mahfud merupakan sebuah keanehan. “Ada yang bilang hak bertanya itu diam. Tunggu sidang DPR. Tolong kalau bukan saat sidang DPR pertanyaannya dikirim ke rumah bapak?” dia berkata.

Baca Juga  Bukber mengenakan jubah hitam di rumah Prabowo, Kaisang

2. Abstrak

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Muhaimin Iskandar alias Kak Emin sudah memastikan kubunya akan memberikan hak meminta. Dia mengatakan, rancangan hak meminta sedang disiapkan.

“Ya, sidang DPR baru akan dimulai pada 5 Maret 2024 dan hak bertanya ini merupakan hak anggota kelompok. Tentu kita tunggu saja. Kabarnya kami masih menyiapkan rancangan yang akan diajukan. disampaikan pada sidang pertama DPR,” kata Kak Emin, Sabtu, 2 Maret 2024 saat ditemui di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

3. Pengaturan pemberian hak meminta

iklan

Selain mendorong hak menuntut, kubu Ganjar-Mahfoud akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tiga hari setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024. “Perkara ke Mahkamah Konstitusi baru bisa dilanjutkan pada 24 Maret 2024. Kalau KPU mengetahui jadwalnya pada 20 Maret, berarti 3 hari setelahnya,” kata Mahfud pada Jumat, 1 Maret 2024.

Mahfoud mengatakan, tim kuasa hukum paslon 03 sudah menyiapkan bukti-bukti untuk sidang gugatan Pilpres. Menko Polhukam atau Menko Polhukam menegaskan, partai pendukung Ganjar-Mahfud yakni PPP dan PDIP akan menegaskan haknya untuk mengajukan petisi ke DPR terkait tudingan tersebut. Kecurangan pada pemilu 2024.

“TPNnya sudah siap dan lengkap. Sekarang MK sudah terbuka, kita bisa mendaftar. Jadi jangan bilang kenapa kita diam, kita tunggu keputusan resmi dari KPU,” kata Mahfoud.

4. Reaksi TKN Prabowo-Gibran

Wakil Ketua Kelompok Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Erwin Akasa menanggapi hak interogasi dua pasangan calon yang bersaing. Saat dihubungi Tempo, Minggu 3 Maret 2024, dia berkata, “Benar.”

Saat dimintai tanggapan, dia memberikan jawaban singkat. Kelompok Hukum Anis-Muhaimin dan Kelompok Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud MD bersiap menempuh jalur hukum usai KPU mengumumkan hasil pemilu ulang 2024.

Baca Juga  KAI Daops 9 Jember Proyek kepadatan penumpang tinggi akan dimulai minggu depan

5. Kecurangan sejak awal pemilu

Hak untuk bertanya dimulai pada tahun 2011. Pemilu 2024 adalah kasus kecurangan. Ganjar mencontohkan sejumlah indikasi kecurangan, seperti penggunaan alat negara di Sirecap dan kisruhnya aplikasi perampasan harta milik KPU.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalus Ferri Amsari mengatakan hak pengusutan kecurangan pemilu 2024 sebaiknya diberikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Tentunya persoalan ini akan mengarah ke pihak eksekutif, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, karena kecurangannya sudah terlihat sejak awal,” ujarnya kepada Tempo beberapa waktu lalu.

Ferree dituduh melakukan penipuan eksekutif pada pemilu 2024 dengan menggunakan pernyataan dan intelijen perempuan. “Gadis-gadis ini terkait dengan Pemilu 2024, tentu ini harus didalami DPR melalui hak bertanya,” ujarnya.

Yolanda Agne | Pemberani Danya Paramita | HENDRIK KHOIRUL MUHID | Sultan Abdurrahman Fakhri Hamzah

Pilihan Editor: Faizal Assegaf mendesak CS Ani dan Ganjar menggunakan hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *