Pura-pura mengurangi emisi – Komentar En.tempo.co

Uncategorized146 Dilihat

TEMPO.CO, JakartaProgram REDD+ menghasilkan uang tetapi gagal melindungi hutan. Jutaan hektar hutan menjadi nilai jual bagi korporasi pertambangan.

Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Deforestasi (REDD+) di Indonesia terdengar manis di bibir namun tertahan di tenggorokan. Mengutip hutannya, yang diklaim sebagai hutan terluas di dunia, pemerintah Indonesia telah meminta negara-negara Barat untuk memberikan dukungan finansial dalam upaya mengatasi krisis iklim. Namun, begitu Indonesia mendapatkan uang, mereka mengabaikan hutan yang bersifat merah + lapangan pekerjaan, seperti seorang petani yang berpindah dari satu ladang ke ladang lainnya.

Di tahun Inisiatif REDD+ yang diluncurkan pada tahun 2010 bertujuan untuk memberikan insentif keuangan bagi negara-negara berkembang untuk menjaga keutuhan hutan mereka, yang diharapkan dapat membantu mengurangi emisi karbon global. Indonesia pertama kali mengajukan permohonan pendanaan REDD+ pada tahun 2015.

Program REDD+ hanya bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Tanda plus pada akronim tersebut juga berlaku pada kegiatan konservasi stok karbon hutan dan pengelolaan hutan lindung. Ada pula kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal yang bergantung pada hutan tersebut. Namun kenyataannya masih banyak tantangan dalam menjaga hutan dan ekosistem Indonesia – termasuk melindungi hak-hak masyarakat adat di sekitar hutan.

Salah satu contoh kegagalan program REDD+ dalam melindungi hutan dari deforestasi adalah desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat. Desa masyarakat Dayak Ngaju ini adalah salah satu dari tujuh desa yang terkena dampak program REDD+ model pertama di Indonesia. Dikenal sebagai Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP), proyek ini merupakan lokasi proyek kelapa sawit seluas satu juta hektar yang sebelumnya bertujuan merestorasi 120.000 hektar lahan gambut, yang didanai oleh Australia sebesar $37,47 juta.

Baca Juga  DPS BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program Layanan JKN Syariah

Namun, hal itu tidak berjalan mulus. Australia menghentikan proyek KFCP pada tahun 2014. Salah satu permasalahannya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan negara bagian. Sebulan sebelum program berakhir, Pemerintah Kabupaten Kapuas memberikan izin hutan seluas 5.101 hektar kepada Kalimantan Lestari Mandiri, anak perusahaan Tianjin Julong Group asal Tiongkok. Perjanjian ini mencakup seluruh wilayah kerja KFCP, sehingga masyarakat hanya bisa berdiri dan menyaksikan alat berat menumbangkan pohon karet dan vegetasi hutan lainnya yang ditanam.

Pemerintah Indonesia hanya tertarik untuk mendapatkan dana REDD+, tanpa memperhatikan hutan yang boleh dikonsumsi di wilayah konsesi. Buktinya, apalagi setelah UU Cipta Kerja disahkan, pemerintah terus menjual izin usaha dan kehutanan kepada perusahaan. Di Kalimantan Timur misalnya, berdasarkan analisis data spasial tahun 2012 hingga 2023 oleh Yayasan Origa Nusantara, lebih dari separuh lokasi kerja REDD+ telah beralih fungsi menjadi lokasi pertambangan, perkebunan kelapa sawit, atau hutan tanaman industri. Luas total wilayah kerja REDD+ setara dengan luas Provinsi Jawa Barat.

Perubahan besar-besaran dalam pemanfaatan hutan menjadi kawasan konsesi ini merupakan bukti bahwa evaluasi pelaksanaan REDD+ tidak berjalan dengan baik. Meski Badan Pengelola Reddy+ belum dihapuskan, pemerintah telah membentuk tim pengkaji untuk merekomendasikan keterlibatan komisi antirasuah dalam menghitung potensi korupsi terkait sumber daya alam. Masalahnya adalah pemerintah tidak mengikuti satu pun rekomendasi tersebut.

Baca selengkapnya di majalah Tempo English



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *