Penyidik ​​KPK Rossa Purbo Bekti kini dikabarkan telah menyita ponsel Hasto Christianto.

Uncategorized22 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Nama AKBP penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rossa Purbo Bekti Sekjen PDIP Hasto Christiano mendapat sorotan setelah ponselnya dirampas. Tindakan tersebut dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atau Dewas dan Komnas HAM. Rossa Purbo juga rencananya akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Upaya untuk “menghapus”. Penyidik ​​Komite Pemberantasan Korupsi Ternyata, ini bukan kali pertama Rossa ketahuan oleh lembaga antirasuah. Di tahun Pada tahun 2020, Inspektur Polri dipecat dari Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menangkap tersangka kasus suap Haruntube terhadap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam operasi korupsi atau kelompok OTT KPK.

Harun merupakan kader PDIP dan masih mendekam di bui. Saat itu, pada Rabu malam, 8 Januari 2020, tim OTT KPK gagal menangkap Haru, tersangka Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Berdasarkan pemberitaan Majalah Tempo yang terbit Sabtu 18 Januari 2020, Harun disebut pernah bertemu Hasto yang diduga mengetahui transaksi suap tersebut. Sesampainya di lokasi, tim OTT KPK diamankan polisi.

Setelah operasi senyap tersebut, Rosa tiba-tiba dipulangkan ke fasilitas pertamanya. Padahal, masa jabatan mereka di Komisi Pemberantasan Korupsi baru berakhir pada September 2020 dan masih bisa diperpanjang. Pimpinan KPK beralasan Rossa dikembalikan atas permintaan Polri. Setelah diselidiki lebih lanjut, Polri diketahui sudah dua kali membatalkan keluarnya Rosa.

Meski demikian, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sudah mengirimkan dua surat pembatalan mundur dari kelompok tersebut, namun pimpinan KPK belum mengambil tindakan apa pun dan tetap memutuskan memulangkan Sekjen KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Rosa. 123 Tahun 2020 tentang pemberhentian Rosa.

Rossa kemudian melayangkan surat protes kepada Presiden Joko Widodo. Dewas KPK membawanya ke rapat peninjauan kembali dengan pimpinan KPK pada 28 April 2020 berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat pimpinan KPK pada 6 Mei 2020.

Baca Juga  Kak Emin mengkritisi penurunan tersebut: pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 13 persen, sangat tinggi, namun masyarakatnya tetap miskin.

Komite Pemberantasan Korupsi menilai keputusan Sekjen KPK tidak tepat dan memutuskan membatalkan dan menyatakannya, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 14 Mei 2020.

Ali mengatakan, pimpinan KPK mencabut pemecatan Rosa berdasarkan surat Kapolri Jenderal Idham Aziz tertanggal 3 Maret 2020. Dalam surat tersebut, Idham meminta KPK mempekerjakan kembali Rossa hingga masa jabatannya berakhir pada 23 September. 2020.

iklan

Berdasarkan surat tersebut, Pimpinan KPK memutuskan untuk menyetujuinya secara bersama-sama, kata dia.

Posisi Rosa di KPK kembali terguncang belakangan ini. Rossa dilaporkan ke Dewas KPK karena menyita telepon seluler dan buku catatan milik Hasto dan anak buahnya Kusnadi selama pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Harun masku Senin, 10 Juni 2024. Hasto, Selasa, 11 Juni 2024 melaporkan penangkapan tersebut merupakan pelanggaran etik.

Tak hanya itu, Rossam dilaporkan ke Komnas HAM di Kusnadi bersama pengacaranya pada Rabu, 12 Juni. Penyidik ​​KPK diduga melakukan pelanggaran HAM saat menyita ponsel dan buku catatan Haston. Kusnadi sempat diintimidasi Rosa saat diminta menyerahkan ponsel dan buku DPP PDI-P kepada penyidik ​​KPK.

Kuasa hukum Kusnadi, Petrus Celestinius menyatakan, akan segera memberitahukan kepada Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran Pasal 333 KUHP yang dilakukan penyidik ​​Rosan. Pasal 333 KUHP diancam dengan pidana penjara lebih dari delapan tahun.

“Kami akan laporkan satu atau dua hari lagi,” ujarnya di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2024.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | Jihan Rstianti | M ROSSENO AJI | Michelle Gabriella | HENDRI AGUNG PRATAMA

Pilihan Editor: Profil Komisi Pemberantasan Korupsi Detektif Rossa Purbo Bekiti melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komnas HAM menyusul penyitaan telepon genggam Hasto dalam kasus Harun Masiku.

Baca Juga  Kemenag memaparkan alasan mendukung program gizi gratis



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *