Pemerintah daerah melanggar kode etik Ferdi Sambo, Anwar Usman, hingga Ketua KPU terakhir Hasyim Asy’ari.

Uncategorized56 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Beberapa pejabat instansi daerah tercatat melanggar kode etik. Terakhir, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hasim Asiari dan Komisioner KPU lainnya mengesahkan Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.DKPP).

Berikut beberapa pejabat lembaga negara yang disebut-sebut melanggar kode etik.

Mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdi Sambo keluar ruangan usai menghadiri sidang Komisi Etik Kepolisian (KKEP) di gedung Pusat Kejahatan Mabes Polri (TNCC) Jakarta, Jumat pagi. Di tahun Pada 26 Agustus 2022, sidang Komisi Etik Kepolisian (KKEP) memutuskan memberhentikan dengan hormat Irjen Ferdi Sambo karena melanggar kode etik kepolisian. Di sela-sela foto / M Risyal Hidayat

1. Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo

Di tahun Pada Agustus 2022, mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Freddy Sambo Ia didakwa Komisi Perilaku Kepolisian atau KKP karena menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap asistennya, Brigadir Nofriasyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Etika.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmed Dofiri yang membacakan keputusan tersebut mengatakan Ferdi Sambo diberhentikan dengan hormat dari Polri. Selain itu, sanksi yang diberikan adalah sanksi etika, yaitu pelanggaran etika dan perbuatan tercela. Ferdi Sambo diberi sanksi administratif penugasan khusus selama 21 hari.

Sedangkan Ferdi Sambo dibunuh oleh Brigadir J. Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 13 Februari 2023. Namun Mahkamah Agung pada Selasa 8 Agustus 2023 membatalkan putusan terhadap para terdakwa dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua sehingga Sambo diganti dengan hukuman penjara seumur hidup.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, Jakarta, Majelis hakim mempertimbangkan putusan terkait perkara yang diajukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu tentang Usia Minimal 35 Tahun Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketua 16 Oktober 2023. Tempo/Subekti.

Baca Juga  Ariana Grande telah merilis single baru berjudul Yeah, So?

2. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman

Pada tanggal 7 November 2023, Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi atau Dewan Kehormatan MKMK. Atas pelanggaran berat tersebut, MKMK memberikan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

“(Anwar Usman) dipastikan melanggar prinsip imparsialitas, integritas, kompetensi dan kesetaraan, independensi serta kepatutan dan kesusilaan. Selasa, 7 November 2023

Pada tanggal 31 Oktober 2023 hingga Jumat, 3 November 2023, MKMK membacakan putusan tersebut setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan pihak terkait terkait adanya pelanggaran hukum yang disangkakan hakim konstitusi. 9 Hakim Konstitusi Diduga Pelanggaran Etik dan Dikirim ke M.M.K. Mengambil keputusan mengenai batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden.

Gimli menyatakan, seluruh hakim konstitusi yang mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden punya masalah. Seluruh hakim konstitusi turut andil dalam permasalahan kolektif budaya kerja yang memungkinkan terjadinya kelalaian dan pelanggaran, kata Jimmy.

iklan

Independensi kesembilan hakim itu akan kami evaluasi satu per satu, kata Jimmy, Jumat, 3 November 2023 saat ditemui di Gedung MK Jakarta.

Meski semua hakim bermasalah, Gimli mengaku Anwar Usman-lah yang paling banyak bermasalah. Keterlibatan Anwar Usman dalam pengambilan keputusan membuka jalan bagi keponakannya Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Padahal, usia Wali Kota Solo belum genap 40 tahun.

3. Ketua KPU Hasyim Asy’ari

Terakhir, Ketua KPU Hasim Asiari Gibran Rakabuming Raka yang terdaftar sebagai calon wakil presiden kedapatan melanggar etika dengan menerima pendaftaran dan mengikuti proses pemilu.

“(Terdakwa) terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu,” kata majelis hakim yang dipimpin Ketua Dewan Kehormatan DKPP Heidi Lugito. YouTube DKKP, Senin 5 Februari 2024.

Baca Juga  Pengendalian Terpadu 2024, KKP menggunakan big data

Hasim serta Anggota KPU lainnya Beti Epsilon Idros, Mochamad Afifuddin, Persudan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Melaz, oleh Demas Brian Wikaxono dalam Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munander B. 136 -PKE-DKPP/XII/2023), PH Harianto (No. 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (No. 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Hasim dan Komisioner KPU disebut telah menerima pendaftaran Gibra sebagai calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023. Sebelumnya dalam keterangan tertulis DKPP, para pelapor adalah Peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

Sebab, para tergugat tidak merevisi atau mengubah peraturan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mereka menduga tindakan Hasim dan kawan-kawan membuat Gibra bisa ikut dalam proses pencalonan.

“Hal ini jelas melanggar asas kepastian hukum,” kata pelapor seperti dikutip dari keterangan tertulis DKP.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | IKHSAN RELIUBUN | Muhammad Handartyo | Han Revanda Putra

Pilihan Redaksi: Ketuk Palu, Ketua DKPP Putuskan Ketua KPU dan Pekerja Langgar Kode Etik, Ini Profil Heidi Lugito.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *