MK menggelar rapat pemantauan penyidikan sementara sengketa pemilu legislatif, sebanyak 81 kasus

Uncategorized49 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta Mahkamah Konstitusi (M.K) menggelar sidang permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024. Sidang tersebut akan memeriksa 81 perkara yang berada dalam tahap penyidikan pendahuluan. Sidang ini tetap akan dilakukan dalam tiga panel yang masing-masing terdiri dari tiga orang hakim konstitusi.

Panel pertama terdiri dari Hakim Suhartoyo, Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmik P. Fok penuh. Panel kedua oleh Saldi Isra, Arsul Sani dan Ridwan Mansiur dan panel ketiga oleh M. Mereka adalah Guntur Hamzah, Arif Hidayat, dan Eni Nurbansih.

Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian sidang yang akan digelar pada 29 April hingga 3 Mei 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, majelis hakim akan mendengarkan pokok-pokok aduan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan pertanyaan, memeriksa dan membuktikan bukti-bukti yang diajukan pemohon.

Menurut Juru Bicara MK Fajr Lacsono, total ada 297 kasus kontroversi pemilu legislatif 2024 yang ditangani secara bertahap. Sidang pertama pada Senin, 29 April 2024, Mahkamah Konstitusi menyidangkan 79 perkara, kemudian dilanjutkan pada Selasa 30 April 2024 sebanyak 77 perkara. Sidang dengan agenda yang sama juga akan digelar sebanyak 60 kali pada Jumat, 3 Mei 2024.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang sebelumnya dilarang mengadili perselisihan Pilpres 2024, diperbolehkan mengikuti persidangan. Debat pemilu legislatifKecuali diperbolehkan menghadiri sidang terkait Partai Persatuan Indonesia (PSI) sebagai pemohon atau pihak terkait. Penyebabnya adalah keponakan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep.

iklan

Sidang PSI akan digelar pada Senin, 29 April 2024 dan Kamis, 2 Mei 2024. Kedua permohonan tersebut ditangani oleh pengacara Francine Wijojo dan Nasrula Herianto.

Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengeluarkan putusan perkara PHPU kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan didaftarkan dalam e-BRPK (Pendaftaran Perkara Konstitusi Secara Elektronik). buku). Sementara itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi no. Di tahun 1/2024, Mahkamah Konstitusi Paling lambat tanggal 10 Juni 2024 akan diambil keputusan atas perselisihan hasil pemilu legislatif 2024.

Baca Juga  Penjualan sepeda motor di bulan Maret naik 4 persen, dengan sepeda motor matic masih mendominasi.

Pilihan Editor: Alasan Golkar akan menerapkan survei tiga lapis untuk menetapkan calon Pilkada 2024



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *