MK hapus pasal berita jahat dan bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal ini hukumannya berat.

Uncategorized55 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (M.K) menjadi angin segar bagi Haris Azhar, Fathia Mawlidyanti, Ikatan Jurnalis Independen Indonesia (AJI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang memberikan beberapa uji materi terhadap berita bohong dan artikel bermasalah.

“Pasal 14 dan 15 sanksinya berat. Oleh karena itu, berbahaya jika dibuka, dikumpulkan, dipamerkan,” kata mantan koordinator Contras itu. Fatia Maulidianti Usai menghadiri sidang putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi hari ini mengabulkan perkara tersebut berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 Tahun 1946 serta Pasal 310 Pasal 1 KUHP. Namun Mahkamah Konstitusi menolak perkara Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) UUD tentang penghinaan, fitnah, dan ujaran kebencian.

Fethia menilai putusan MK sangat baik. Khususnya mengenai keputusan yang diberikan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Pendapat Mahkamah Konstitusi saat ini sangat progresif terhadap pasal tersebut. Fiksi Atau penipuan dan masalah.

“Kalau dilihat pendapat hakim sangat bagus, dia menggunakan asas Siracusa. Meski sudah ketinggalan zaman, tapi sekarang sedang dibahas,” ujarnya.

Ketua AGE Indonesia Samito Madrim mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi angin segar bagi jurnalis. Sebelumnya, Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 banyak menjebak jurnalis di berbagai daerah. “Ini kabar baik bagi komunitas pers,” katanya.

iklan

Menurut Samito, Pasal 14 dan Pasal ini telah dipertahankan sejak tahun 1946, dan karena tidak sesuai dengan UUD 1945, maka dicabut hari ini. Khususnya Pasal 310 KUHP, kata Samito yang hadir mewakili Aji Indonesia. Pemohon uji materi sejumlah pasal tersebut.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan gambaran umum permasalahan hukum tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dan Pasal 310 Pasal 1 telah ditetapkan. ditemukan. Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 mengatur tentang pengakuan hukum yang adil, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum pidana serta perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara di hadapan hukum.

Baca Juga  Selandia Baru telah memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi terorisnya.

“Oleh karena itu, dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta Pasal 310 Pasal (1) KUHP sebagian beralasan hukum,” kata Ketua MK Suhartoyo. Putusannya.

Pilihan Editor: Laporkan sumber Tempo ke polisi: KJ bilang Menteri Bahlil mengancam kebebasan pers.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *