Menanti pemilu, pemilu 2024 menyerukan ketidakmurnian

Uncategorized53 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Pertemuan Tunggu seleksinya Dia menanggapi komentarnya tentang pemilihan umum ini dengan mengatakan itu terlalu keras. LSM ini lebih suka menggunakan kata-kata yang vulgar dan tidak jujur pemilu 2024.

“Kalau ditanya kebrutalan, sulit, sulit untuk melaksanakan kata itu,” kata Sekretaris Persatuan Pengawas Pemilu Luky Djani, kemarin, 26 Maret 2024, dalam konferensi pers yang dipantau secara online. “Dalam konteks pemilu, kami menggunakan kata korupsi. Dan pemilu yang tidak jujur.

Seperti diketahui, pemilu 2024 dinilai banyak tokoh sangat brutal. Misalnya saja calon wakil presiden Nomor Urut 03 Mahfud M.D., pada 21 Maret hingga Anggota DPR RI dari Divisi PKB Luluk Nur Hamidah pada Rapat Paripurna DPR pada 6 Maret.

Seperti halnya Jaga Pemilu, lanjut Luki, kedua kata tersebut sudah memiliki kerangka internasional. Oleh karena itu, pihaknya menggunakan kata-kata yang digunakan secara internasional untuk menggambarkan kondisi pemilu Indonesia saat ini.

Jaga Pemilu menyebutkan, terdapat 914 laporan dan temuan yang disebut-sebut telah dilakukan pada Pemilu 2024 dan dipastikan 658 dari hampir seribu perkara tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan Bawaslu, baik secara prosedural maupun materiil. . .

Dari 658 laporan yang terverifikasi, 215 di antaranya berasal dari masyarakat. Sedangkan laporan sebanyak 443 laporan berdasarkan hasil penelusuran di media sosial dan media online.

Dokumen tersebut mencantumkan sembilan jenis dugaan pelanggaran, antara lain daftar pemilih tetap atau DPT yang bermasalah, netralitas pejabat pemerintah, keterlibatan anak, politik uang, dan pelanggaran kampanye seperti intimidasi.

iklan

Lalu ada kampanye masa tenang, Sistem Informasi Rekapitalisasi (SIRECAP), misrepresentasi dan pelanggaran kode etik. Di antara jenis-jenis tersebut, jumlah dugaan pelanggaran terbesar, yaitu 24 persen, dilaporkan terjadi di Syrecap.

Baca Juga  Hal inilah yang menjadi ide Anis Basedan untuk melibatkan aktivis perlindungan pengungsi

“Dari 658 temuan atau laporan yang kami kaji, 210 kami laporkan ke Bawaslu,” kata Luckey.

Dia menjelaskan, hal itu karena Bawaslu memiliki masa pelaporan selama tujuh hari. Oleh karena itu, jika suatu masalah terjadi setelah batas waktu tersebut, maka masalah tersebut akan habis masa berlakunya.

Pilihan Editor: Ganjar memilih keluar dari pemerintahan ketimbang menjadi menteri



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *