MAKI telah melaporkan persoalan penambangan liar dana kampanye ke Komisi Pemberantasan Korupsi

Uncategorized278 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Asosiasi Anti Korupsi Indonesia Boymin Saiman menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi Mereka mendengar. MAKI telah melaporkan dugaan penambangan ilegal dana kampanye, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Pemilik aslinya, berinisial ATN, merupakan bagian dari tim kampanye. Saya tidak merinci nomor mana (capres dan cawapres) yang akan ditindaklanjuti KPK nanti. “Perusahaan pertambangan di Sultra,” ujarnya Benyamin Simon di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 21 Desember 2023.

Menurut laporan tersebut, ada tiga kelompok penambangan yang diduga berjumlah hingga 3,7 triliun birr yang dialokasikan untuk kampanye 400 miliar dolar. Sedangkan metodenya menyatakan perusahaan tersebut tidak memiliki izin dan telah diperpanjang tanggal izinnya.

“Ini izin tahun 2011, bangkrut tahun 2014, dan perusahaan ini berdiri tahun 2017. Kemudian seolah-olah mendapat izin tahun 2014 karena menggarap hutan tanpa izin Kementerian Kehutanan.” dokumennya terbang, karena mereka mendapat izin dan menggunakannya untuk mengangkut mineral yang dicuri.” Katanya.

Boymin berharap laporan tersebut serupa dengan temuan PPATK, meski sudah merasakan sekitar 70 persen hal yang sama. Ia mengatakan, lembaga antirasuah sedang berkampanye namun tidak akan berhenti menangani tindak pidana korupsi.

“Itu sudah saya sampaikan pada rapat hari ini, dan akan saya sampaikan nanti pada rapat ini. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan memusnahkan dana kampanye ilegal untuk melindungi bisnis ilegal, ujarnya.

iklan

“Isi laporan saya ke KPK itu sah, bukan politis. Karena tidak ada cara untuk mengajukan tuntutan pendahuluan (terhadap Bawaslu), kalau saya menyampaikan laporan ke KPK sebulan, tidak ada tindak lanjutnya, saya bisa menuntut,” lanjutnya.

Baca Juga  Simulasi LSI Denny JA: Prabowo-Ganjar Menang Pada Pilpres 2024, ia menyerah jika diikuti 2 kandidat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan temuan PPATK terkait transaksi janggal pada kampanye Pemilu 2024 ditolak. “Saya sudah menerimanya kemarin, tinggal mendapat instruksi, mempelajarinya, merencanakan langkah selanjutnya, dan mendiskusikannya dengan pimpinan,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 20 Desember 2023.

Alex belum bisa menjelaskan lebih lanjut temuan PPATK tersebut, mengingat hal tersebut bersifat intelijen. Dia mengatakan, pimpinan KPK sudah meminta untuk dikaji. “Ini kecenderungan saya, direncanakan tindak lanjutnya. Yang lain masih di luar kota.

Pilihan Editor: IKN Budiman Sudjatmiko mengaku hanya menikmati ASN



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *