Majelis Komisi Pemberantasan Korupsi bisa saja memberikan sanksi berat berupa grasi karena pegawai tersebut sudah berstatus ASN

Uncategorized95 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Sidang pelanggaran terhadap 90 pegawai KPK yang dinyatakan bersalah melakukan perpajakan ilegal atau penggelapan telah selesai pada Kamis, 15 Februari 2024. Dewan Pengawas atau Dewas KPK mengalokasikan waktu sidang sesuai berkas perkara yakni 6 klaster.

Total ada 90 pegawai di Rutan KPK yang kemudian dipanggil menjadi pemeriksa. Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat di Rutan KPK.

Panel yang digelar di Gedung C1 KPK, Jakarta, Kamis, mengatakan, “Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa jajaran KPK bertindak secara sah dan meyakinkan dalam menjalankan tugasnya dan mempengaruhi kepentingan pribadi dan/atau kelompok. ” 15 Februari 2024

Atas kasus ini, pejabat KPK menjatuhkan denda berat kepada 78 pegawai yang diperiksa di Rutan KPK. Mereka harus meminta maaf secara terbuka dan langsung.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan, sanksi ini merupakan sanksi terberat yang bisa mereka keluarkan. Karena sudah berubah menjadi Apartemen Sipil Negara atau ASN (Pegawai Red), katanya, Kamis, 15 Februari 2024 di Gedung C1 KPK, Jakarta.

Tumpak dapat memberikan sanksi berupa pemecatan kepada pegawai yang melanggar kode etik Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum tahun 2021. Namun, sejak para pegawai KPK beralih status menjadi ASN, hukuman terberat yang bisa mereka berikan adalah sanksi moral.

iklan

Sanksi pemecatan bisa dikenakan jika seorang ASN terbukti melanggar aturan disiplin PNS atau PNS. Dimana, ahli tidak mempunyai kewenangan untuk mengusut hal tersebut. Kesimpulannya, dalam kasus tersebut kami merekomendasikan Sekjen (Sekjan) untuk melakukan pelanggaran disiplin, ujarnya.

Selain itu, Sekjen juga dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai alternatif. Denda tersebut jatuh tempo pada tahun 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94.

Baca Juga  Begini proses pencarian dua anak yang dibawa ke Sungai Mampang

Selain itu, kasus 12 orang lainnya akan diserahkan ke Sekjen untuk diselidiki lebih lanjut. Majelis menjelaskan, kasus 12 orang tersebut bermula pada tahun 2018 ketika Badan KPK belum terbentuk. Kini, 12 orang tersebut sudah tidak bekerja di KPK sebelum sidang pelanggarannya dilakukan.

Dewas KPK menyebut tiga orang lagi masih diperiksa. Jadi totalnya ada 93 orang yang diperiksa.

Pilihan Redaksi: 90 Pegawai Terlibat Perampokan di Rutan KPK Dapat Setoran Bulanan dari Napi untuk Tutup Mata



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *