Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengusulkan penghapusan program studi sekolah serupa PTN

Uncategorized23 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPK atau Komisi Pemberantasan KorupsiPahala Ninggolan mengatakan, terdapat perbedaan anggaran pendidikan antara perguruan tinggi kementerian lain (PTKL) dan perguruan tinggi negeri.PTN). PTKL menerima uang lebih banyak dibandingkan PTN.

PTKL mendapat dana Rp32,859 triliun, sedangkan anggaran PTN hanya Rp7 triliun. Dana sebesar Rp7 triliun itu harus disalurkan ke lebih dari 100 kampus daerah di bawah Kementerian Pendidikan.

Perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu PTN di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dikelola oleh Kementerian Agama (dari Menag) dan PTKL atau kantor nonkementerian di bawah Kementerian Agama. Pendidikan dan Kebudayaan dan tidak berada di bawah Kementerian Agama. PTKL sendiri terdiri dari dua jenis yaitu resmi dan tidak resmi.

Pahala mengatakan, hal itu disebabkan PTKL tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) lainnya.

Namun sebelum PP tersebut keluar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pembatalan program studi resmi PTKL yang serupa dengan program studi PTN. Mereka mencontohkan Program Studi Sekolah Kedinasan Politeknik Statistika STIS yang dikoordinasikan oleh BPS. Program studi ini juga tersedia di Universitas Indonesia.

Pahala mengatakan PTKL resmi bertujuan untuk menghasilkan lulusan untuk menjadi pegawai atau PNS di kementerian/lembaga penyelenggara PTKL. Namun menurut Pahala, jika ingin mempersiapkan PNS ada baiknya bermitra dengan PTN yang memiliki program studi serupa.

“Misalnya di STIS UI ada jurusan statistika, segera transfer. Kalau mau lulusan PNS, suruh saja ke UI. Saya ingin 100 PSN terbaik datang ke saya. Bagus sekali,” kata Pahala.

Baca Juga  Perjanjian gencatan senjata empat hari Israel-Hamas, 50 sandera setuju untuk dibebaskan

iklan

Pahala mengatakan usulan tersebut tidak diterima oleh kementerian dan lembaga selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Lalu lahirlah PP 57/2022. PP ini menjelaskan bahwa PTKL dapat menyelenggarakan sekolah formal dan nonformal.

Pasal 5 menyatakan bahwa program studi hendaknya dikembangkan berdasarkan program prioritas masing-masing kementerian/lembaga (LPNK). Program studi harus bersifat teknis dan terspesialisasi. Program studi tidak boleh tumpang tindih dengan program studi PTN.

Kemudian, Pasal 15 Ayat 2 menjelaskan pembiayaan resmi PTKL tidak melebihi 20 persen anggaran pendidikan APBN. Sedangkan pendanaan tidak resmi PTKL harusnya didasarkan pada besaran belanja pendidikan yang ditetapkan menteri lain.

Namun Pahala PP 57/2022 tidak dilaksanakan. Masih banyak program studi PTKL yang serupa dengan PTN.

Selain itu, dalam menentukan besaran belanja pendidikan misalnya, PTKL tidak resmi tidak mempertimbangkan besaran satuan belanja operasional pendidikan tinggi atau SSBOPT yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Mereka menyiapkan sendiri perhitungan standar biaya pendidikan agar nilainya tinggi.

“Mahal karena pakai asrama, pakai seragam. Liar karena tidak ada yang lihat,” kata Pahala.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *