TEMPO.CO, Jakarta – Badan organisasi atau BP Battam Mohamed Rudy menginstruksikan seluruh pegawai BP dan Pemerintah Kota Batam untuk tidak memaksa masyarakat Pulau Rempang Untuk bergerak.
“Itu tidak ada dan tidak boleh dilakukan, apalagi dipaksakan. Kami ingin masyarakat sadar dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat.” Investasi Pria yang menjadi Wali Kota Batam, Sabtu 23 September 2023 ini mengatakan, “Nanti nanti apa manfaatnya bagi masyarakat setempat dan apa sebenarnya yang akan mereka capai.”
Ia mengatakan akan turun langsung ke sawah untuk mewawancarai warga. Khususnya di wilayah yang terkena dampak pembangunan Proyek Tahap I di Desa Sembulang.
“Saya sendiri yang akan turun ke lapangan, saya ke Pasir Panjang kemarin, nanti kita akan turun ke daerah-daerah, terutama prioritas utama di kawasan seluas 2.000 hektare dan 350 hektare yang akan dibangun Tembok Kota Rempang. diterima. “Saya akan terus turunkan, agar masyarakat memahami situasi permasalahan investasi di sini,” ujarnya.
Dia memastikan sosialisasi penggusuran warga terdampak Proyek Pembangunan Eco-City Rempang akan terlaksana dengan baik. Transisi akan dilakukan setelah sosialisasi berjalan baik dan kedua belah pihak sepakat untuk saling menguntungkan, kata Rudy.
Jadi, menurut Rudy, masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan pemberitaan perubahan target menjadi 28 September 2023.
Menurut dia, yang terpenting saat ini BP Batam dan masyarakat Rempang bisa sepakat agar investasi itu bisa terealisasi. Itu yang terpenting. Saya berharap masyarakat Rempang dan sekitarnya bisa memahami itu, sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai, kata Rudy.
Berikutnya: Sosialisasi dan pendataan terus dilakukan.
Quoted From Many Source
