Kementerian Agama diminta memperhatikan nasib siswa dan guru dalam menutup program pendidikan ilegal

Uncategorized33 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNAS), Eddy Subkan bertanya kepada Kementerian Agama (Kementerian Agama) Jika program studi ilegal ditutup atau memperhatikan nasib siswa dan guru Program belajar Tidak diakui. Keduanya harus dibawa ke tempat yang sesuai.

Eddy mengatakan Selasa, 12 Maret 2024: “Masa depan keduanya harus diperhatikan.”

Kementerian Agama telah menyatakan bahwa program studi yang sebelumnya tidak terdaftar dan terakreditasi ulang dapat ditutup. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

ED mengatakan prodi harus terakreditasi. Akreditasi merupakan sarana terpenuhinya syarat minimal suatu program studi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. “Pengakuan belum ideal karena informasi masih sebatas kertas,” kata Eddy.

Menurut ED, program penelitian yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi biasanya dibatasi dana penelitiannya. Namun, ED berpendapat bahwa keterbatasan dana tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Penyebab lainnya adalah pihak prodi kurang pandai dalam mendaftarkan dokumen sertifikasi. Banyak program studi yang tidak mendokumentasikan dengan baik banyak persyaratan akreditasinya, seperti mendokumentasikan prestasi mahasiswanya. Jika itu masalahnya, mungkin saja demikian.Mendukung oleh fakultas,” kata Eddy.

ED mengatakan sebaiknya prodi ditutup jika tidak memenuhi syarat akreditasi. Faktor tersebut antara lain ketersediaan infrastruktur, prestasi siswa, dan jumlah guru. “Kalau ditutup lagi, Kemenag harus memperhatikan nasib para santri,” kata Eddy.

iklan

Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kementerian Agama Ahmed Zainul Hamdi sebelumnya mengatakan, pembatalan kampus yang memiliki program studi ilegal merupakan dampak dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nomor 53 Tahun 2023.

Penutupan kampus berlaku bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Langkah reformasi ini disebut dapat meningkatkan mutu dan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

Baca Juga  Gejala kerusakan saraf di mulut

Namun Kementerian Agama tidak serta merta melakukan proses pembatalan izin tersebut. Ahmed mengatakan pihaknya masih akan memberikan waktu untuk mengurus kampus-kampus yang belum diakui.

Kementerian Agama memberikan pedoman bagi individu PTKI untuk memenuhi syarat akreditasi A atau lebih tinggi. Kampus terakreditasi adalah perguruan tinggi yang memenuhi kriteria akreditasi dan terkenal kualitasnya dalam bidang pendidikan dan penelitian.

Pilihan Editor: Kementerian Agama berupaya merelokasi mahasiswa program studi kampus ilegal jika diliburkan.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *