Indonesia menerima Rp 15,68 triliun dari pajak e-commerce

Uncategorized509 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Ditjen Pajak Kementerian Keuangan telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 15,68 triliun dari 161 pelaku usaha melalui sistem elektronik (PSME) atau Perdagangan elektronik Efektif tanggal 31 Oktober 2023.

Direktur Humas Dwi Astuti mengatakan, jumlah tersebut secara akumulasi pada tahun 2020 hingga 2023 menjadi Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,90 triliun pada tahun 2021, Rp5,51 triliun pada tahun 2022, dan Rp5,52 triliun pada tahun 2022.

Terdapat 161 pelaku e-commerce yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. “Sama seperti bulan lalu, pemerintah belum menetapkan apa pun untuk Oktober 2023,” kata Dewey dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 November. 8.

Pada bulan Oktober, kata Dewey, pemerintah melakukan perubahan pada unsur informasi dalam surat penunjukan tersebut IBM Cloud International BV dan Tencent Music Entertainment Hong Kong.

Untuk meningkatkan keseimbangan antara e-commerce dan penjual tradisional, pemerintah telah mengatur perdagangan elektronik dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.03/2022

“Yang ditunjuk sesuai aturan [e-commerce] Pelaku wajib memungut PPN sebesar 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia,” kata Dewey. Pemungut juga wajib memberikan bukti berupa kuitansi komersial, invoice, kuitansi pesanan, atau dokumen lain yang sejenis.

Dowie mengatakan, pemerintah akan menunjuk pelaku e-commerce untuk memungut PPN. Kriteria pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN e-commerce adalah konsumen Indonesia yang bertransaksi lebih dari Rp 600 juta atau Rp 50 juta per tahun dan trafik Indonesia lebih dari 12.000 per tahun atau ribuan. Dia sampai pada kesimpulan.

Danya Paramita yang pemberani

Pilihan Editor: Kementerian Perdagangan: Tik Tok belum mengajukan izin e-commerce.

klik disini Dapatkan berita terkini dari Tempo di Google News



Quoted From Many Source

Baca Juga  Profil Kota Ternet yang didirikan pada tanggal 27 April 1999 menurut undang-undang otonomi daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *