Hakim Tolak Eksepsi Eks PPLN Kuala Lumpur, Sidang Pemalsuan Data Pemilih Pemilu 2024 Terus Berlanjut

Uncategorized54 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri menolak nota khusus atau kontra terhadap dua terdakwa yang dituduh memalsukan data dan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua terdakwa adalah Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur, Aprijon terdakwa keempat dan Masduki Kamdan Muchamad terdakwa ketujuh.

Menyatakan pemberhentian kecuali kuasa hukum terdakwa empat dan terdakwa tujuh, kata Ketua Hakim Buyung Dwikora dalam sidang putusan sela PN Jakarta Pusat pada Kamis malam, 14 Maret 2024.

Majelis hakim menilai dalil pokok terdakwa relevan dengan pokok permasalahan dan patut dibuktikan di persidangan. Dengan alasan perkara terlambat, majelis menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan.

Perintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk terus mengusut perkara tersebut, kata Buyung.

Sebelumnya, kuasa hukum Aprijon, Emil Salim dan Masdouki Akbar Hidayatullah, mengajukan nota keberatan yang intinya menyatakan dakwaan tersebut tidak akurat, jelas, dan lengkap. Keduanya sepakat kasus ini sudah selesai.

Emil Salim, kuasa hukum terdakwa Aprijon mengatakan, “Laporan yang disampaikan Panwaslu luar negeri kepada penyidik ​​Polsek Gakumdu di Kuala Lumpur, Malaysia, sudah kadaluwarsa.

Emil mengatakan, penyidikan kasus kliennya dimulai pada 22 Januari dengan ditemukannya Panwaslu lepas pantai di Kuala Lumpur. Temuan tersebut baru diserahkan kepada penyidik ​​Polri yang tergabung dalam Balai Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu 28 hari kemudian atau pada 19 Februari 2024.

Sementara itu, Akbar mengatakan, jangka waktunya sudah habis karena tuntutannya sudah melampaui batas. Akbar mengatakan, dirinya tidak menerima berkas perkara saat jaksa mendakwa kliennya.

iklan

“Kami belum menerima berkas dari JPU terkait temuan Panwaslu dan rekomendasi pelanggaran putusan DPS, DPSHP, dan DPT,” kata Akbar.

Baca Juga  Harga tiket konser Jonas Brothers di Indonesia, tersedia penjemputan di bandara.

Tujuh terdakwa dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang tidak aktif didakwa memalsukan informasi dan daftar pemilih luar negeri untuk pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan, “Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja memalsukan keterangan dan keterangan pemilih atau dengan memerintahkan, melakukan atau ikut serta di dalamnya.” (PN), Rabu.

Ketujuh terdakwa tersebut adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Farooq; Anggota Divisi Keuangan PPLN Kuala Lumpur Tita Octavia Kahya Rahayu; Diki Saputra, anggota Unit Informasi dan Intelijen PPLN Kuala Lumpur; dan anggota Aprion Divisi Sumber Daya Manusia PPLN Kuala Lumpur.

kemudian anggota Unit Sosialisasi PPLN Kuala Lumpur Puji Sumarsono; PPL Unit Teknis Administrasi Pemilu Kuala Lumpur Anggota Khalil; dan Anggota Unit Logistik PPLN Kuala Lumpur Masduki Kamdan Mohamad.

di antara

Pilihan Editor: Pengacara terdakwa PPLN di Kuala Lumpur mengatakan kasus yang diajukan jaksa sudah ketinggalan zaman.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *