DPS BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program Layanan JKN Syariah

Uncategorized107 Dilihat

informasi nasionalDewan Pertimbangan Syariah (DPS) BPJS Kesehatan melaksanakan kegiatan sosial Pelayanan Syariah Program JKN di Aceh pada Rabu, 21 Februari 2024. Ketua Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) BPJS Kesehatan M. Cholil Nafis menegaskan, ada satu. Melalui program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Cholil mengatakan prinsip syariah yang diterapkan harus dilihat dari proses akadnya. Dalam proses akadnya terbagi menjadi dua kategori yaitu akad hibah antara peserta perorangan dengan BPJS Kesehatan dan akad Wakalah Bill Ujra antar peserta gabungan yaitu akad antara peserta bersama dengan BPJS Kesehatan.

Terkait iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan, kedudukan BPJS Kesehatan adalah sebagai perwakilan, wakil peserta. Perwakilan tersebut meliputi manajemen, pengelolaan portofolio risiko, pengembangan dana investasi atau jaminan sosial, pembayaran klaim, pemasaran (promosi), dan sosialisasi. Makanya RUU Wakalah. Kita pakai akad ujrah,” jelas Cholil.

Cholil melanjutkan, Skema Pengelolaan Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan berinvestasi pada investasi syariah. Ia menegaskan, penerapannya sesuai prinsip syariah.

“Dengan begitu, atas nama DPS saran MUI, mulai dari kontrak BPJS Kesehatan di Provinsi Aceh, kami akan sertifikasi pengelolaan dan investasinya sesuai prinsip syariah,” tambah Cholil.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun mengatakan BPJS Kesehatan meluncurkan Program Pelayanan Syariah di Provinsi Aceh untuk mendukung penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Untuk lebih menerapkan prinsip syariah dalam program JKN, BPJS Kesehatan membentuk Dewan Pertimbangan Syariah (DPS).

iklan

DPS bertugas mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan syariah di BPJS Kesehatan dengan memberikan saran dan rekomendasi mengenai aspek syariah di bidang kesehatan dan mendiskusikan usulan pelaksanaan pelayanan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, DPS juga melakukan penilaian terhadap pelayanan BPJS kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mengevaluasi kinerja pelayanan yang diberikan kepada peserta dan memberikan komentar terhadap bidang pelayanan yang sesuai syariah.

Baca Juga  Peneliti mengatakan bahwa orang yang terlalu optimis rentan mengambil keputusan yang salah

Opini Syariah Program JKN terbit di Provinsi Aceh, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan DPS melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan Program JKN Syariah, kami berharap pelaksanaannya efektif dan efisien serta meningkatkan mutu dan mutu pelayanan yang diberikan kepada peserta, kata Daud.

Sementara itu, Azwardi Abdullah, Asisten Sekretariat Daerah Aceh Bidang Pemerintahan, Spesialis Aceh dan Keamanan Masyarakat, menyampaikan apresiasinya atas fasilitasi penyelenggaraan layanan syariah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Aceh.

“Kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan meluncurkan program JKN pelayanan syariah di Aceh pada tanggal 3 Januari 2022. Sejak saat itu, pelayanan BPJS kesehatan di Aceh dilaksanakan sesuai prinsip syariah seperti yang diharapkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Aceh. diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan program JKN karena memenuhi nilai-nilai syariah,” ujarnya.

Ia menilai masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat BPJS Kesehatan. Misalnya saja adanya keluhan terkait pelayanan, administrasi, dan akses kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Salah satu faktornya erat kaitannya dengan persepsi masyarakat dalam mengakses layanan JKN.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *