Bahlil membantah adanya tanda tangan paksa untuk merelokasi warga Rempang

Uncategorized442 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Budaya Lahadalia menolak temuan ombudsman Indonesia.

Tidak, nanti kita cek temuan ombudsman, namanya masih rekomendasi, kata Bahlil, Kamis, 28 September 2023, saat ditemui di acara HUT Luhut Binsar Panjaitatan ke-76 di Kuningan, Jakarta.

Namun menurut Bahleel, masyarakat tidak boleh tunduk. Ia mengatakan akan melihat langsung bagaimana situasi berkembang.

Bahlil tak memberikan jawaban jelas saat ditanya apakah dirinya mau bekerja sama dengan Ombudsman terkait temuan tersebut. Sekali lagi, dia mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu.

Ombudsman RI Yohannes Widijantoro merasakan kesusahan warga Desa Pasir Panjang di Pulau Rempang. Sebab, warga tersebut didatangi tim gabungan Pemkot, BP Batam, TNI, dan Polri.

iklan

“Kata Pintu ke pintu Untuk meminta persetujuan rakyat kepada para gerilyawan,” kata Yohannes dalam siaran persnya, Rabu, 27 September 2023 mengutip akun YouTube Ombudsman.

Sementara itu, berdasarkan temuan Ombudsman, warga Desa Sembulan juga mengalami tekanan serupa. Bahkan saat Anda tidak di rumah, formulir konfirmasi relokasi ditempatkan di depan pintu.

“Jika orang tuanya tidak ada, maka anak terpaksa mengisi dan menandatangani formulir atas nama orang tuanya,” kata Johannes.

AMELIA RAHIMA SARI



Quoted From Many Source

Baca Juga  Bos Jakpro Beberkan Alasan Minta Perubahan Jadwal Formula E Jakarta 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *