7 anggota PPLN Kuala Lumpur nonaktif akan menyampaikan pembelaannya hari ini

Uncategorized81 Dilihat

TEMPO.CO, Jakarta – Tujuh anggota yang bukan anggota panitia seleksi luar negeri, penasihat hukum atau PPLN Kuala Lumpur Mengajukan pembelaan atau pembelaan terhadap permintaan penuntut umum.

Ketujuh anggota PPLN Kuala Lumpur nonaktif ini didakwa memalsukan daftar pemilih pada pemilu atau pemilu 2024 Di Kuala Lumpur, Malaysia, jaksa menuntut hukuman 6 tahun penjara dan denda 10 juta birr bagi mereka yang dituduh melakukan kecurangan pemilu.

Tentu kami akan mengajukan pembelaan dan menjawab pertanyaan JPU, kata Akbar Hidayatullah, kuasa hukum terdakwa VII Masduki Khamdan Mohamed, saat ditemui di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024.

Akbar mengatakan, menjadi kabar buruk bagi penegak hukum pemilu jika majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima tuduhan pelanggaran Pasal 544 UU Nomor 7 Tahun 2022.

Pasal tersebut menjelaskan, barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dengan memalsukan informasi dan daftar pemilih, akan diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda 72 juta birr. “Mengerikan, bisa jadi contoh buruk,” kata Akbar.

Akbar berdalih, penuntutan tidak pernah bisa dibuktikan di persidangan karena melanggar Pasal 544. Ia mencontohkan, jaksa mendakwa para terdakwa memalsukan informasi pemilih, namun tidak ada bukti yang membuktikan apakah informasi tersebut dipalsukan atau tidak.

“Misalnya tidak ada pembuktian dari data angka, data asli dan data pembanding,” kata Akbar.

Kasus Jaksa terhadap 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur

Jaksa negara telah mendakwa tujuh terdakwa pemalsuan daftar pemilih pada pemilu Malaysia 2024 di Kuala Lumpur, dengan hukuman enam bulan penjara dan denda 10 juta atau tiga bulan penjara. Dalam pemilu yang diadakan di Kuala Lumpur, jaksa menyimpulkan bahwa semua terdakwa telah melanggar hukum dengan memalsukan dan menambah atau mengurangi daftar pemilih.

Baca Juga  Heru Budi akan meninjau proyek MRT Jakarta Fase 2A yang ditargetkan selesai pada 2027

iklan

Atau alasannya dilakukan karena masa percobaannya satu tahun setelah divonis tidak melakukan tindak pidana lain, kata jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa malam, 19 Maret 2025. Jaksa secara khusus menyebut terdakwa VII Masduki. Kamdan Muhammad dengan minat yang sama.

Sebelumnya, tujuh anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur didakwa memalsukan informasi dan daftar pemilih asing pada pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, akibat kampanye partai politik. Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Farooq, Anggota Divisi Keuangan PPLN Kuala Lumpur Tita Octavia Kahya Rahyu, Anggota Divisi Penerangan dan Penerangan PPLN Kuala Lumpur Diki Saputra, Anggota Divisi Sumber Daya Manusia PPLN Kuala Lumpur Aprion, Anggota Divisi Sosialisasi PPLN Kuala Lumpur. Puji Sumarsono, Khalil Anggota Unit Teknis Penyelenggara Pemilu PPLN Kuala Lumpur dan mantan Anggota Unit Logistik PPLN Kuala Lumpur Masduki Kamdan Mohamad.

Sebelum memaparkan kasusnya, JPU memerinci hukuman yang memberatkan ketujuh terdakwa, yakni PPLN tidak menyelenggarakan pemilu sesuai pedoman yang berlaku.

Khusus untuk terdakwa ketujuh, Masduki Kamdan Muhammad, jaksa menyalahgunakan kekuasaannya dengan merekrut pejabat untuk memperbarui informasi pemilih atau pemantauan pemilu, yang tidak baik untuk proses pencocokan data dari awal hingga akhir. Selain itu, jaksa juga menilai ketidakhadiran Masduki dalam panggilan tes. “Dia akhirnya diangkat menjadi DPO setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang diberikan kepadanya,” kata jaksa.

Sedangkan ketujuh terdakwa melakukan tindak pidana pemilu hingga perkara yang menjerat mereka dibatalkan oleh Badan Pengawas Pemilu atau Komisi Pemilihan Umum atau KPU atas rekomendasinya. Sedangkan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur akan dilaksanakan pada 10 Maret 2024.

Tak hanya itu, jaksa menilai pemecatan anggota PPLN dan kerja samanya dalam proses penyidikan dan persidangan sangat penting untuk meringankan tuntutan. “Tidak ribet,” kata jaksa.

Baca Juga  Yang harus kamu lakukan saat bertemu mantan pacar, jangan bodoh

Selain itu, Jaksa menyebut ada beberapa anggota PPLN nonaktif yang bergelar doktor yang patut mendapat perhatian. Khusus untuk terdakwa II dan III, Jaksa berpendapat bahwa mereka mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, anak dan istri mereka.

Pilihan Editor: JATAM melapor ke KPK atas dugaan korupsi izin pertambangan, Budaya: Saya tidak tahu.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *