Faktadigital.com, Minut – Guna bebas dari celah pelangharan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengandeng Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah dari Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP-RI.
Hal ini terkait proyek pembangunan Alun-alun Kabupaten yang sementara berjalan.
Bupati Joune Ganda melalui Sekretaris Daerah Novly Wowiling nampak melaksanakan agenda entry meeting bersama Tim Probity Advice LKPP-RI dipimpin Octo Army, Selasa 23 Juni 2026.
Kunjungan langsung ke alun alun juga dilakukan Tim LKPP RI tersebut.
Sebagai otoritas pengadaan nasional, LKPP memiliki mandat kuat dalam memberikan opini hukum, saran strategis, serta rekomendasi solutif demi mengurai benang kusut permasalahan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.
“Tim dari LKPP-RI akan mengawasi jalannya proyek dari fase paling awal, mulai dari perencanaan dan penyusunan berkas tender, hingga nanti memasuki tahap eksekusi fisik dan serah terima hasil pekerjaan. Intervensi ini diharapkan mampu memitigasi risiko munculnya sanggahan dari pihak ketiga serta menjaga seluruh proses pengadaan tetap patuh pada regulasi yang berlaku,” kata Sekda Wowiling.
Selanjutnya dalam entry meeting tersebut juga dilaksanakan pendampingan teknis dalam menyusun Dokumen Persiapan Pengadaan serta mematangkan Persiapan Pemilihan Penyedia agar draf kontrak yang lahir nantinya benar-benar akuntabel.
Bupati Minahasa Utara dalam berbagai kesempatan kerap mengingatkan bahwa proyek infrastruktur ini memikul misi besar yang melampaui urusan konstruksi fisik.
” Intinya pendampingan oleh LKPP-RI ini menjadi bukti upaya dan komitmen kami dalam mewujudkan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam proyek tersebut” kata Bupati Joune Ganda.
Selain dengan LKPP RI, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memperkuat komitmennya dalam memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kepastian dan perlindungan hukum.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam pertemuan sinergis antara jajaran Pemkab Minahasa Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Utara.
(D)
